Reklame Bermasalah
Berita Jogja

Pemkot Kota Yogyakarta Diminta Terbuka Untuk Data Pemilik Jasa Reklame Bermasalah

Transparansi data penyedia jasa reklame diharapkan bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Jogja supaya masyarakat bisa mengetahui dan mengawasi jas reklame yang menyalahi aturan maupun yang menunggak pajak. Hal ini sempat diutarakan oleh Winarta selaku koordinator Forum Pemantau Independen(Forpi) Kota Jogja ketika tengah melakukan pemantauan reklame di Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru, bahwa keterbukaan informasi tentang pemilik jasa reklame sangat penting agar setidaknya masyarakat tahu apakah pemilik dari reklame sudah membayar pajak atau belum.

Winarta juga menambhakan bahwa ada reklame yang sudah habis masa izinnya namun belum dicopot dan tidak membayar pajak sesuai hasil temua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY dari 13 titik reklame, dua titik di antaranya ada di Jalan Abu Bakar Ali, tepatnya di sekitar jembatan keleringan. Bahkan Winarta mengaku sudah mendatangi langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja untuk membuka data penyedia jasa reklame kepada publik. BPKAD melalui kepala bidang pajak, kata dia, akan memberikan datanya dalam waktu dekat.

Winarta mengapresiasi upaya BPKAD untuk terus menagih pajak yang 13 pemilik reklame yang menunggak sejak enam bulan lalu atau sejak habis masa izinnya. Namun langkah tegas juga perlu dilakukan supaya hal serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari dan menjadi pembejalaran bagi penyedia jasa iklan lainnya. Winarta juga menambahkan jika Satpol PP bisa menyegel dan mengumumkan nama penyedia jasa reklame yang melanggar.

Baca Lengkapnya :

harianjogja.com

Post Comment


4 + 6 =